Aku berlindung dari godaan syetan dan jeratan undang-undang ITE yang terkutuk.
Bismillahirrohmanirrohim
Sebagai orang awam, saya tidak habis fikir kenapa beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Yayasan BI menyimpan dananya di sebuah Bank yang memiliki track record jelek dan memiliki nilai rasio kecukupan modal (CAR) yang buruk. Jika memang interest Bank Century lebih menguntungkan karena menjanjikan bunga yang menggiurkan, tentunya BUMN itu bukan koorporasi “ecek-ecek” yang berani memainkan modalnya dalam sebuah Bank yang tidak kredibel, dan lagi pula BUMN itu sudah memiliki core bisnis yang jelas. Pertanyaan yang masih menggelantung dalam benak saya yang iseng ini, atas motif apa mereka mau menitipkan uangnya di Bank Century.
Bagi saya, tentu saja sebagai orang awam, kesulitan likuiditas Bank Century lebih nampak sebagai sebuah kebodohan direksi dalam mengelola sebuah perusahaan keuangan daripada akibat krisis ekonomi global. Bagi saya, lagi-lagi sebagai orang awam, BUMN itu, Yayasan BI itu, Bapak Budi Sampoerna dan para pemilik uang yang jumlahnya milyaran itu, telah melakukan kesalahan dalam kebijakan finansialnya dan harus sanggup menanggung resiko dari keberaniannya menyimpan uang di Bank Century yang CAR-nya jelek itu. Sementara uang 6,7 trilyun itu lebih baik tetap tersimpan sebagai cadangan BI atau dikucurkan untuk sektor riil yang lebih berdampak pada kehidupan rakyat Indonesia yang pada faktanya kebanyakan dari mereka menggantungkan hidupnya pada sektor informal. Jika memang dana LPS DAN dana negara (menggunakan huruf besar untuk menggaris bawahi pentingnya kata “dan” atau “&” –pen) itu harus dikucurkan, biarlah itu dikucurkan kepada nasabah Century yang memang membutuhkan dana untuk menjalankan operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaannya. Tentu saja orang-orang awam tidak akan rela jika uang itu “bocor” atau sengaja “dibocorkan” kepada orang-orang yang tidak berhak, termasuk apabila ada uang “terima kasih” dari nasabah kepada oknum pejabat sipil maupun semi militer yang menjadi broker dalam pengucuran dana itu.
Sebagai orang awam, saya memiliki dugaan-dugaan yang “agak buruk” terhadap para pemimpin politik yang sekarang sedang memerintah ini. Dimulai ketika Bapak Burhanudin Abdullah nampak “dengan tergesa-gesa” dicopot sebagai Direktur BI tepat sebelum pemilu dan digantikan dengan Bapak Boediono. Kemudian dengan tiba-tiba pula Bapak Boediono naik pangkat dari Direktur BI menjadi politisi bahkan menjadi calon wakil presiden. Lalu kemudian beliau terpilih oleh “sistem pemilihan umum” negeri ini yang (sepengetahuan saya) dari berbagai sudut sangat rentan untuk dimanipulasi dan dipermainkan. Rentetan kejadian ini, mau tidak mau, membuat fikiran saya yang tidak kenal sopan santun ini menduga-duga, bahwa ada seseorang yang “patut dicurigai”. Saya tidak tahu siapa lagi yang paling “cakap” membuat skenario “efek sistemik” yang sekarang ramai diperdebatkan itu. Siapapun tahu untuk memenangkan Pemilu membutuhkan logistik yang lebih dari sekedar cukup. Kita tidak berharap, uang kas negara dijadikan lumbung untuk kepentingan pemenangan Pemilu melalui cara-cara “kejahatan kerah putih”. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pilkada tingkat kabupaten saja membutuhkan ongkos yang sangat besar. (Sependengaran telinga saya yang awam ini, jaman dulu yang sering menjadi “lumbung pemilu” oleh partai berkuasa adalah BUMN-BUMN –pen)
Sebagai orang yang tidak memiliki background akademik yang cukup dalam hal ekonomi dan keuangan, saya bertanya-tanya, apakah para direktur BI pada saat itu tidak belajar pada kasus-kasus sebelumnya. Dalam catatan ingatan saya yang awam ini, modus operandi “perampokan” uang negara dengan kasus serupa pernah terjadi pada kasus Bapindo oleh bapak Edi Tansil. Kemudian kasus BLBI yang terjadi kira-kira sebelas tahun yang lalu. Saya tidak habis fikir, kenapa “kebodohan” direksi bank Century tidak dapat diantisipasi sejak dini oleh badan pengawas perbankan negeri kita. Bukankah ada pepatah, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, apalagi sampai tiga kali (kalimat terakhir ini bukan pepatah peninggalan nenek moyang, tetapi sengaja penulis tambahkan untuk mendramatisir suasana yang sebenarnya sudah dramatis -pen).
Akhir kata, saya mohon maaf apabila tulisan ini di-copi paste di warung kopi, di warnet-warnet yang koneksinya cepat maupun yang koneksinya “lemot”. Sebab pada dasarnya tulisan ini dibuat untuk kalangan sendiri yaitu kalangan yang disebut sebagai orang awam. Tidak ada maksud bagi saya untuk memperkeruh suasana, karena sebetulnya suasana sudah keruh, malah sebagai orang awam, tiada lain yang diharapkan selain agar secepatnya suasana menjadi jernih dan tidak ada lagi hal yang ditutup-tutupi. Khusus untuk bapak-bapak pimpinan TNI, janganlah terburu-buru mengambil peran politik karena situasi yang keruh ini, semoga bapak-bapak dapat terus meneladani sikap Pak Dirman, jendral besar kita yang tetap patuh pada pimpinan sipil bahkan di saat-saat yang paling genting sekalipun. Namun jika nanti ada kasus pimpinan sipil diadili dan dipenjara karena suatu masalah hukum yang menimpanya, mari kita serahkan penyelesaiannya melalui mekanisme konstitusi. Sebagai sebuah bangsa yang masih belajar bernegara, marilah kita belajar taat pada konstitusi yang sudah disepakati. Akhirul kalam, meminjam istilah kanjeng nabi Muhammad SAW, “hancurlah suatu bangsa yang apabila kaum papa melakukan kejahatan kemudian dia dihukum, sedangkan apabila kaum bangsawan melakukan kejahatan, dibiarkan saja”. Na’udzubillahi mindzalik.
